Dr.(HC). H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (lahir di
Lampung,
17 Mei 1962; umur 54 tahun) adalah politikus yang menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (
MPR RI) menggantikan
Sidarto Danusubroto sejak
8 Oktober 2014 untuk periode 2014 2019
[1][2]. Sebelumnya, ia menjabat sebagai
Menteri Kehutanan Republik Indonesia menggantikan
Malem Sambat Kaban, yaitu sejak
22 Oktober 2009 hingga
1 Oktober 2014[3].
Pada masa jabatannya sebagai MENHUT RI, ia telah dua kali menerima
gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa), yaitu yang pertama untuk bidang
Administrasi Publik dari Sejong University (
Seoul, Korea) dan yang kedua untuk bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari
Universitas Negeri Semarang (
Semarang, Indonesia)
[4]. Selama tahun 2004-2009, ia berkiprah di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (
DPR RI)
[5] dan selama tahun
2005-
2010, ia memegang jabatan internal partai sebagai Sekretaris Jenderal
Partai Amanat Nasional (PAN)
[6].
Zulkifli Hasan menyelesaikan pendidikan menengah atas di
SMA Negeri 53 Jakarta pada tahun
1982[7]. Selanjutnya, ia mengambil program sarjana di Fakultas Ekonomi
Universitas Krisnadwipayana dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada tahun
1996[7]. Ia kemudian mengambil program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan mendapat gelar Magister Manajemen pada tahun
2003[7]. Di awal masa jabatannya sebagai Ketua
MPR RI, ia mengemban tugas menyelenggarakan pelantikan presiden-wakil presiden untuk masa pemerintahan
2014-
2019 di tengah situasi politik yang penuh ketegangan
[8].
Dalam persiapan jelang pelantikan tersebut, dirinya berkomitmen untuk
dapat menyelenggarakan pelantikan dengan baik dan akan mengupayakan
kehadiran semua pihak, termasuk
Prabowo Subianto dan
Hatta Rajasa selaku calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi pesaing pasangan pemenang,
Joko Widodo dan
Jusuf Kalla[9][10]. Ia berhasil melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan pelantikan berlangsung damai
[11].
Kehidupan
Masa kecil
Zulkifli Hasan, lahir dari pasangan Hasan dan Siti Zaenab
[12]. Keluarganya memperoleh penghidupan dengan bertani. Semasa kecilnya, ia hidup dalam kesulitan ekonomi
[12] di daerah
Lampung Selatan[13], ia pun sudah dididik untuk bekerja keras dengan berjualan telur
[12]. Saat ia baru tamat SD, tepat berusia 13 tahun, ia dan ayahnya dari Desa Pisang, Penengahan merantau ke
Tanjungkarang.
Disana, ia didaftarkan di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) oleh
ayahnya, walaupun hal tersebut bertolak belakang dengan keinginannya
[12][14].
Masa kecil pria yang akrab disapa Zul atau Bang Zul ini banyak
dihabiskan di kampung halamannya, itu sebabnya kedekatan emosionalnya
dengan masyarakat disana masih erat
[15]. Sampai hari ini, jika terjadi musibah disana, ia segera hadir untuk membantu
[15].
Jelang perantauan
Selama menempuh pendidikan di PGAN, Zul menetap indekos
[15].
Saat memasuki akhir tahun ajaran baru bagi sekolah umum, tepatnya pada
tahun keempatnya di PGAN, Zul memilih untuk berhenti. Tanpa
sepengetahuan orang tua, Zulkifli mengikuti ujian Madrasah Tsanawiah dan
lulus. Ia kemudian tidak melanjutkan studinya di PGAN melainkan
mendaftarkan diri di SMAN
Tanjungkarang dan diterima
[15].
Hingga pada bulan keempat, ayahnya mengetahui perbuatannya dan
memaksanya keluar dari sekolah. Akhirnya, berbekal izin dan sedikit uang
dari ibunya, Zul memutuskan untuk pergi merantau ke
Jakarta.
Masa-masa awal perantauan
Zul melanjutkan hidupnya di ibu kota tanpa memiliki kenalan
sebelumnya atau pun sanak saudara. Ia kemudian melanjutkan sekolahnya di
SMAN 53 Jakarta. Di Jakarta, ia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
dengan berganti-ganti pekerjaan, dari mulai tukang cuci taksi hingga
berjualan minuman
[12]. Ia lulus SMA dengan prestasi nilai akhir terbaik se-angkatan
[12]. Setelah kelulusannya, ia mulai menekuni profesi sebagai pedagang
[15]. Pengalamannya sebagai pedagang itu lah yang mengasah kemampuannya dalam berbisnis
[15]. Ia pun kuliah sambil berbisnis hingga bisnisnya menuai keberhasilan
[16].
Setelah meraih kesuksesan
Adik Zul, yang pernah menjabat wali kota Bengkulu pada tahun 2013
[17], Helmi Hasan, menganggap Zul tidak hanya sebagai seorang kakak tetapi juga sebagai orang tua yang harus dipatuhi dan dihormati
[17]. Selain Helmi, Zul juga memiliki adik yang bernama Zainudin Hasan
[18].
Bersama adik-adiknya, ia mendirikan Yayasan Insan Cendikia Kalianda
Lampung Indonesia yang dalam perkembangannya membangun sebuah sekolah
gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Lampung, bernama SMA
Kebangsaan
[18].
Zul suatu kali melakukan kunjungan ke Lembaga Pendidikan Insani
(LPI), yaitu lembaga pendidikan yang biaya operasionalnya diambil dari
sumbangan donatur para pembayar zakat, infaq, dan shodaqoh di Dompet
Dhuafa
[13].
Ia memotivasi siswa-siswi disana dengan berpesan: "Kalau saya yang
semasa kecil hanya berbekal makan telur bisa jadi menteri, kalian yang
makan ayam berarti harus bisa jadi presiden”
[13].
Pendidikan
Perjalanan mengenyam pendidikan ia mulai pada tahun 1969 di sekolah dasar di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan,
Lampung Selatan. Ia menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar pada tahun 1975
[7][19]. Setelah itu, Zulkifli Hasan dibawa ayahnya ke Kota
Tanjung Karang, ibukota
Bandar Lampung, untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri)
Tanjung Karang[20][21][22][23].
Setelah 4 tahun ia mengenyam pendidikan agama yang setingkat dengan
SMP, Zulkifli Hasan secara diam- diam meninggalkan kampung halamannya di
Lampung dan merantau ke Jakarta untuk bersekolah di
SMA Negeri 53 Jakarta[12]. Setelah ia lulus SMA tahun 1982, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi
Universitas Krisnadwipayana (Unkris),
Jakarta dan membiayai kuliahnya secara mandiri
[12]. Setelah lulus jenjang S1 pada tahun 1996, ia kemudian bekerja pada beberapa lembaga
[24].
Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Magister
Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta dan lulus pada 2003
[7][24][25].
Wirausaha
Merantau ke Jakarta
Kehidupan Zulkifli Hasan yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga
petani menjadi motivasi baginya untuk meraih kesuksesan. Ia pada
awalnya secara diam-diam meninggalkan kediamannya di Lampung untuk
merantau ke Jakarta seorang diri setelah ia lulus SMP. Dalam sebuah
acara temu media pada hari Kamis, 22 Januari 2015, ia mengutarakan
kepada
Kompas.com: “Saya itu dulu diarahkan orang tua menjadi seperti
Buya Hamka. Tapi saya menolak. Saya ingin merantau ke Jakarta”
[12].
Ia menyambung hidup dengan berganti-ganti pekerjaan, dari tukang cuci
taksi hingga menjual minuman. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk
mencoba peruntungannya dengan menjual panci
door to door[12][26].
Berhenti jadi PNS dan berwirausaha
Sebelum merambah kesuksesannya di dalam dunia politik, Zulkifli Hasan adalah seorang
PNS (Pegawai Negeri Sipil)
yang beralih profesi menjadi seorang wirausahawan. Zulkifli Hasan yang
ketika itu sudah berada dalam kondisi finansial yang cukup stabil,
setelah bekerja sebagai
PNS, memilih untuk berhenti dan bertekad untuk memulai usaha sendiri
[27]. Dalam sebuah wawancara setelah acara pelatihan wirausaha muda, Zulkifli Hasan mengatakan pada
Detik.com: “Saya teringat benar perkataan ayah saya untuk jangan terus menjadi
follower
(pengikut) tetapi harus berani menjadi pemimpin meskipun dimulai dari
sesuatu yang kecil. Sejak itulah saya putuskan berhenti jadi
PNS. Meskipun dicibir teman-teman kalau saya sudah ‘miring’ (
stress) keluar
PNS, tapi karena saya bertekad untuk menjadi yang memimpin sekaligus mendapatkan penghasilan besar, saya acuhkan"
[28][29].
Usaha yang ia rintis pun satu persatu menuai hasil, terbukti dari deretan perusahaan yang pernah ia pimpin, yaitu
[7][30]:
- Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (1988-2004)
- Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari, Jakarta (1997-2004)[3]
- Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani, Jakarta (2000-2004)
- Komisaris PT Hudaya Safari Utama, Jakarta (2000-2006)
- Komisaris Utama PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (2004-2005)
Program-program wirausaha
Setelah mulai berkarier di politik, termasuk menjabat menjadi DPP
PAN
dan Menteri Kehutanan, ia tidak sepenuhnya meninggalkan dunia
wirausaha. Ia menjadi motivator di berbagai kesempatan bagi para pemuda
dan masyarakat luas, khususnya di Sumatera, untuk membuka wirausaha dan
menciptakan lapangan kerja baru
[31].
Menurutnya, potensi anak negeri dalam membangun ekonomi Indonesia
menjadi cikal bakal majunya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa
depan
[29][32].
Tak heran, ia memberi perhatian khusus dengan memberi banyak bantuan
yang ia sertakan dalam banyak program kerja bersama dengan masyarakat
lokal, seperti program dari
PAN
yang dikenal dengan sebutan MAPAN (maju bersama PAN). Di dalam program
tersebut, ia berkontribusi dengan memberikan modal usaha dan pelatihan
bagi wirausaha muda di Sumatera Utara
[28][31].
Politik
Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan PWM DKI (2000-2005)
Zulkifli Hasan menorehkan kesuksesannya tidak hanya di dunia
wirausaha, melainkan juga politik. Ia tercatat mengawali karier di
dunia politik sebagai Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan PWM DKI pada
tahun 2000 sampai tahun 2005
[33].
Sebelum akhirnya menduduki posisi tersebut, ia pernah menjadi Ketua
Pengurus Wilayah Lembaga Buruh Tani dan Nelayan Provinsi Lampung, Wakil
Ketua Paguyuban Masyarakat Lampung Sai, serta deklarator Ikatan Pemuda
Lampung di Jakarta
[24].
Ketua Departemen Logistik DPP PAN (2000-2005)
Perkembangan kariernya di dunia politik berjalan baik. Dalam
perkembangannya, ia menduduki sejumlah posisi struktural di partai yang
menaunginya. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai ketua Departemen
Logistik di DPP
PAN periode 2000-2005. Posisi itu yang akhirnya mengantar Zulkifli Hasan menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di
Dewan Perwakilan Rakyat RI[34].
Anggota DPR RI dan PAN (2004-2009)
Zulkifli Hasan diamanahkan menjadi Ketua Fraksi
PAN DPR RI periode 2004-2009
[3]. Pada saat itu, ia berada di dalam Komisi VI
DPR yang membidangi perhubungan dan infrastuktur
[35].
Kontribusinya dapat dilihat pada tahun 2008 di mana ia terpilih sebagai
Ketua Pansus Hak Angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga
BBM. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara di Ruang KK I,
Gedung DPR
pada hari Rabu siang, 9 Juli 2008. Zulkifli Hasan meraih 28 suara dari
48 anggota pansus yang hadir. Empat kandidat lainnya adalah
Bambang Wuryanto (
PDI-P, 18 suara), Efiardi Asda (
PPP, 0 suara),
Sutan Bhatoegana (
Demokrat, 0 suara), dan Ir. H. Azhar Romli (0 suara)
[36].
Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PAN (2005-2010)
Terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Sekjen PAN
Karier politik Zukifli Hasan di dalam internal
PAN berkembang positif. Zulkifli Hasan termasuk salah satu dari tim kepengurusan DPP
PAN 2005-2010. Pada saat itu, tim formatur yang menyusun kepengurusan DPP PAN 2005-2010 diketuai oleh Ketua Umum terpilih
Soetrisno Bachir[37]. Saat mengumumkan kepengurusannya, disepakati bahwa kepengurusan DPP
PAN menjadi berjumlah 45 orang dari sebelumnya yang hanya 40 orang
[37]. Zulkifli Hasan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal pada rapat maraton formatur pada tanggal 11 April 2005
[38].
Zulkifli Hasan mendapatkan Kadarman Award
Usahanya di dunia politik untuk memperbaiki kepemimpinan dalam partai
politik menuai hasil. Pada tanggal 26 Juli 2007, Sekolah Tinggi
Manajemen Pusat Pelatihan Manajemen (ST-PPM) menganugerahkan “Kadarman
Award” kepada Zulkifli Hasan
[39].
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua ST PPM, Ir. Sulistio
Ruslia, di Gedung Dhanapala Komplek Departemen Keuangan Jakarta Pusat
[39]. Zulkifli mengatakan dalam sebuah wawancara dengan
Detik
di Gedung DPR, "Ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini diberikan bagi
parpol. Kita tahu parpol, anggota DPR sedang mendapat sorotan negatif
dari publik"
[39].
Ketua Umum PAN
Kongres PAN
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen)
PAN Yandri Susanto menegaskan, menetapkan akan menggelar Kongres
PAN akan dimulai pada 28 Februari hingga 2 Maret 2015
[40]. Kongres ini diadakan untuk memperebutkan kursi ketua umum yang saat ini masih dijabat
Hatta Rajasa[41]. Ketua DPP
PAN Tjatur Sapto Edy, mengakui adanya tiga kader yang muncul jelang Kongres
[41]. Mereka adalah Ketua Umum
PAN 2010-2015
Hatta Rajasa, Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum
PAN 2010-2015 Dradjad Wibowo
[42].
Zulkifli Hasan secara resmi mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum
PAN pada hari Senin, 19 Januari 2015 di Surabaya
[43]. Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Barisan Muda PAN, Hanafi Rais, dalam sebuah wawancara dengan
CNN Indonesia, ada beberapa gagasan yang disampaikan Zulkifli sebagai calon ketua umum saat deklarasi
[43].
Gagasan tersebut di antaranya adalah pertama, ingin lebih fokus pada
kerja politik untuk membela kepentingan masyarakat yang diwakilinya;
Kedua, mengenai pengkaderan partai yang tidak lagi diselenggarakan
untuk kepentingan
nyaleg, di mana Zulkifli Hasan berharap harus ada kesinambungan pencalegan bagi semua kader
PAN;
Ketiga, perubahan sistem dalam penentuan pimpinan pengurus daerah dan
calon kepala daerah, di mana jika sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat
PAN
berperan penuh dalam menentukan pimpinan dewan daerah dan calon kepala
daerah, ia berniat untuk memberikan wewenang penuh kepada pengurus
daerah untuk memutuskan; serta gagasan yang terakhir, yaitu mengenai
peningkatan kinerja pelayanan kepala daerah yang ia harapkan dapat
menjadi lebih mudah ditemui dan diajak berkomunikasi, baik langsung
ataupun tidak langsung, oleh kader-kader dari daerah.
Pada
1 Maret 2015, Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2015 - 2020, menggantikan
Hatta Rajasa[44].
Ia terpilih di Kongres PAN yang diadakan di Bali, melalui pemungutan
suara dan memperoleh 292 suara, sedangkan lawannya, Hatta Rajasa hanya
mendapat 286 suara
[45][46].
Opini publik terkait Zulkifli Hasan menjadi calon Ketua Umum PAN
Banyak opini yang muncul mengenai Zulkifli Hasan pasca deklarasinya untuk maju menjadi Calon Ketua Umum
PAN, di antaranya adalah pendapat
Taslim Chaniago, politisi muda PAN. Ia menilai Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dinilai layak menjadi Ketua Umum
PAN[47]. Taslim dalam sebuah wawancara dengan Covesia mengatakan, "Tradisi di
PAN ketua umum itu cuma satu periode saja, nah, sekarang Zulkifli Hasan sangat layak untuk pimpin
PAN”. Taslim menambahkan, jenjang Zulkifli Hasan di
PAN juga sudah sangat lengkap, dimulai dari Ketua Departemen, Sekjen, Waketum, Ketua Fraksi
PAN DPR, hingga menjadi menteri
[47].
Selanjutnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP
PAN Yahdil Abdil Harahap, menyebutkan dalam sebuah wawancara, peluang Zulkifli Hasan menjadi ketua umum
PAN sangat besar apabila dibandingkan dengan
Hatta Rajasa
dan Drajad Wibowo. Yahdil menyatakan, "Kalau ketum ya Bang Zul
(Zulkifli Hasan). Dukungan ke Bang Zul kuat. Hampir sebagian DPW dan DPD
menginginkan Bang Zul, hampir 80 persen"
[48].
Hanafi Rais, politisi
PAN, juga menjagokan Zulkilfi Hasan
[49]. Ia mengungkapkan salah satu faktor yang melatarbelakangi keberpihakannya, yaitu
PAN memiliki tradisi ketua umum satu periode saja.
PAN,
menurutnya, membutuhkan sosok pemimpin partai yang merepresentasikan
regenerasi dan membawa gagasan pembaharuan."Sejauh ini, dua hal tersebut
ada pada Pak Zulkifli Hasan," tutur Hanafi dalam sebuah wawancara pada
hari Rabu, 7 Januari 2015
[49].
Dukungan penuh juga hadir dari 22 DPD
PAN Kabupaten Sulawesi Selatan yang membentuk forum DPD
[50]. Andi Irwandi Natsir selaku Koordinator Forum DPD
PAN se-Sulsel menyatakan Zulkifli Hasan layak dapat kesempatan memimpin
PAN[51]. Ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan
Tribunnews, "Tidak usah dipertanyakan lagi, menjadi pimpinan
MPR RI adalah bukti nyata dari itu.” Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
PAN se-Sumatra Barat menyatakan komitmen mendukung Zulkifli Hasan menjadi ketua umum partai periode 2015-2020
[52].
Wakil Sekjen DPP
PAN yang juga anggota tim sukses Zulkifli Hasan,
Teguh Juwarno, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan
Sindo pada 21 Januari 2015 bahwa pihaknya akan segera mengusulkan kepada
steering committee
(SC) kongres untuk membentuk Komite Etik dan menjelaskan, “Salah satu
tugas Komite Etik tersebut untuk mengawasi proses di kongres agar tidak
dinodai praktik politik uang”
[53].
Mantan Ketua Umum PAN,
Sutrisno Bachir,
dalam Konsolidasi Pemenangan Zulkifli Hasan di Yogyakarta, mengatakan
bahwa Bang Zul merupakan orang yang ideologis. Dia berkata, "Zulkifli
Hasan tidak berada di bawah ketiak partai lain."
[54]
Menteri Kehutanan Republik Indonesia (2009-2014)
2009 - Awal kepemimpinan
Karier Zulkifli Hasan di bidang politik semakin bersinar dengan terpilihnya ia sebagai
Menteri Kehutanan Republik Indonesia (MENHUT RI) dalam
Kabinet Indonesia Bersatu II dibawah kepemimpinan Presiden
Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden
Boediono[55][56]. Ia dilantik bersama dengan 33 orang menteri lainnya dan 2 orang pejabat setingkat menteri di Ruang Credential,
Istana Merdeka pada hari Kamis, 22 Oktober 2009, tepat pukul 13.30 WIB
[57].
Setelah pelantikan resmi dilangsungkan, pada sore harinya ia menghadiri
serah terima jabatan bersama dengan MENHUT RI sebelumnya,
Malem Sambat Kaban di
Departemen Kehutanan RI yang dihadiri oleh seluruh pegawai KEMENHUT RI
[58].
2010 - RENSTRA (Rencana Strategis)
Pada tahun 2010, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan bersama tim
membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan mengeluarkan 8 kebijakan untuk
mencapai visi
Kementrian Kehutanan
2009-2014 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan, yaitu “Hutan
Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Kebijakan
tersebut terdiri atas
[59]:
- Pemantapan kawasan hutan;
- Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;
- Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
- Konservasi keanekaragaman hayati;
- Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan;
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; serta
- Penguatan kelembagaan kehutanan.
Salah satu peraturan penting yang dikeluarkan kementerian terkait
realisasi RENSTRA adalah kewajiban reboisasi yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No.10/2010 tentang Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
pada Pelaku Usaha Pertambangan dan Perkebunan
[60].
Payung hukum itu mewajibkan para pelaku usaha non-kehutanan di atas
hutan konversi dan hutan produksi untuk menyiapkan lahan guna reboisasi
di luar areal konsesi mereka dengan perbandingan 1:2
[61]. Menegaskan komitmennya yang tinggi menuju kepada realisasi visi
KEMENHUT secara konstitusional, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap legislasi yang ada akan dipidanakan
[61].
Di samping kebijakan-kebijakan yang merujuk kepada visi,
KEMENHUT di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan juga membuat program kerja responsif, salah satunya program rehabilitasi lereng
Gunung Merapi[62] pasca meletusnya gunung tersebut pada bulan Oktober tahun 2010
[63]. Dalam program tersebut, bukan hanya
Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang direhabilitasi, melainkan juga lingkungan permukiman warga di sekitarnya
[64].
Pada kesempatan itu, ia juga merekomendasikan Pemerintah Daerah (PEMDA)
setempat untuk memasukkan kawasan hutan hingga radius 4-6 kilometer di
lereng Merapi ke dalam bagian
TNGM dan tidak dijadikan kawasan hunian guna antisipasi bencana berikutnya
[65].
2011 - Hutan Edukasi
Selama tahun kedua kepemimpinannya, ia membawa KEMENHUT menjadi
institusi pemerintahan yang lebih produktif dengan mengeluarkan 2
program kerja yang menyasar kepada pertumbuhan pertanian dan
pengembangan pendidikan lingkungan. Yang pertama adalah dipermudahnya
prosedur permohonan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
[66] yang merupakan program utama KEMENHUT RI sejak 2010
[67] dan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan
[68]. Yang kedua adalah program Hutan Edukasi
[69], di mana program ini melibatkan pelajar dan mahasiswa
[70]
dan bertujuan membentuk kawasan hutan bersifat lebih edukatif sehingga
dapat dijadikan sarana pendidikan lingkungan. Di dalam program ini,
pelajar dan mahasiswa melakukan kunjungan studi ke kawasan hutan yang
beragendakan observasi dan menanam pohon.
Pada 31 Maret 2011, Zulkifli Hasan dinobatkan sebagai salah satu dari tujuh Tokoh Perubahan
Republika 2010
[71].
Penganugerahan ini didasarkan atas penilaian bahwa mereka memiliki
kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, memiliki visi ke depan, dan
mempunyai keyakinan dan kemampuan untuk mewujudkannya, serta kriteria
yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan memiliki dampak yang
besar terhadap masyarakat
[72].
Zulkifli Hasan dinilai telah berhasil mengajak masyarakat untuk
berhenti melakukan penebangan liar dan menggalakkan penghijauan,
termasuk menanam pohon
[73].
2012 - Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan
Pada tahun ketiganya menjabat sebagai MENHUT RI, Zulkifli Hasan
membuat suatu program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan
Penanaman Satu Miliar Pohon
[74], di mana program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi
[75] masyarakat adat, pemerintah, bahkan militer
[76]. Di samping itu, Zulkifli Hasan pada tahun yang sama mengeluarkan
Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan yang ia sebut sebagai kebijakan andalan
KEMENHUT pada tahun itu, di mana
moratorium tersebut dicanangkan mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektar di seluruh Indonesia
[77].
Dalam sebuah wawancara, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa laju
deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia berhasil ditekan secara
signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut. Melalui kebijakan itu
pula kawasan konservasi hutan dapat terjaga dengan lebih baik. Zulkifli
Hasan menuturkan dalam sebuah wawancara, “Jika kita lihat dari tahun
1996 sampai dengan 2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektar
rata-rata per tahun, namun saat ini menjadi 450 hektar saja. Ini
artinya, deforestasi tinggal 15%”
[78].
2013 - Sosialisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Pada hari Kamis, 21 Februari 2013,
KEMENHUT RI melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di
Aceh.
Zulkifli Hasan percaya bahwa sosialisasi kebijakan merupakan bagian
penting dalam proses implementasi kebijakan. Sosialisasi ini dilakukan
kepada berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Aceh yang dimaksudkan
untuk menyamakan persepsi dan interpretasi terkait kebijakan tersebut
[79].
2014 - Mengakhiri jabatan
Dalam satu tahun menjelang akhir masa jabatannya sebagai MENHUT RI,
Zulkifli Hasan kembali membuat sebuah program yang baik kebermanfaatan
maupun jangkauan partisipasinya dapat dirasakan oleh banyak pihak, yaitu
OTOT (
One Ticket One Tree)
[80].
KEMENHUT bekerjasama dengan
PT Garuda Indonesia
untuk mewujudkan program tersebut, yaitu penanaman satu pohon untuk
setiap tiket pesawat yang terjual. Dari konsepnya tampak bahwa program
ini melibatkan korporasi juga masyarakat sebagai konsumennya. Sedangkan
manfaatnya mewujud dalam Indonesia yang lebih hijau dan tentu lebih baik
bagi kesehatan rakyatnya
[81].
Dengan deretan kebijakan yang oleh banyak pihak dinilai pro
lingkungan dan rakyat, Zulkifli Hasan menerima sebuah penghargaan di
akhir masa jabatannya, yaitu
Lifetime Achievement Award dari La Trofi, penggagas
Indonesia Green Award. Penghargaan tersebut diterimanya pada hari Rabu, 18 Juni 2014, di
Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta
[82].
Pihak La Trofi mengaku memberikan penghargaan tersebut sebagai bentuk
apresiasi atas kerja yang luar biasa kontributif terhadap penyelamatan
dan pelestarian lingkungan di Indonesia serta kinerjanya di
KEMENHUT yang transparan dan selalu melibatkan masyarakat.
Zulkifli Hasan juga menerima sejumlah penghargaan lainnya. Yang
pertama, sebelum penghargaan dari La Trofi, yaitu pada 21 April 2014, ia
menerima Bhumandala Award dari
Badan Informasi Geospasial
atas dedikasinya dalam mengimplementasikan informasi geospasial
kehutanan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan turut serta
menyelamatkan Bumi dengan informasi Geospasial
[83].
Yang kedua, dalam sebuah acara Tiger Conservation Awards pada Rabu, 16
Juli 2014, ia menerima penghargaan Tiger Champion Award dari Panthera.
Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang berfokus dan berjasa
dalam usaha pelestarian
harimau Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera[84][85].
Yang terakhir adalah penghargaan tanda penghormatan yang diberikan oleh
kepala negara kepada seseorang yang dinilai mempunyai jasa besar
terhadap bangsa dan negara
[86][87]. Zulkifli Hasan, pada hari Rabu, 13 Agustus 2014, menerima penghargaan tersebut, yaitu
Bintang Jasa Mahaputra Adipradana, dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu,
Soesilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (2014-2019)
Pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla
Sifat menjunjung persatuan tampak dari bagaimana Zulkifli Hasan
melaksanakan tugas pertamanya, yaitu menyelenggarakan pelantikan
presiden dan wakil presiden terpilih
[88]. Tugas tersebut tidak lah mudah mengingat tegangnya situasi politik nasional pasca
Pilpres yang memecah aktor politik dan konstituen atau simpatisan mereka ke dalam dua kubu, yaitu
Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden
Prabowo Subianto-
Hatta Rajasa dan
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung calon presiden-wakil presiden
Joko Widodo-
Jusuf Kalla[89][90]. Ia bertekad mempersatukan koalisi-koalisi di dalam pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa
[91]. Ia pun mengupayakan kehadiran semua pihak, baik pada tataran anggota fraksi dan
DPD[92] hingga pihak-pihak yang secara langsung berhelat di
Pilpres[9]. Pada akhirnya, ia berhasil mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pelantikan secara baik dan damai
[93][94].
Konsolidasi KMP dan KIH di DPR
Ketegangan antara
KMP dan
KIH
belum juga berakhir meskipun telah menunjukkan kondisi positif di dalam
sidang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Zulkifli Hasan
sebagai Ketua
MPR RI
tidak duduk memangku tangan, ia turut berperan langsung dalam
mengkonsolidasi kedua kubu. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 1
November 2014, ia menegaskan dirinya berupaya menyatukan anggota
parlemen terlepas dari koalisi yang melatarbelakangi mereka dengan
banyak melakukan dialog dan lobi di mana ia selalu menitikberatkan
musyawarah mufakat[95]. Ia pun memastikan bahwa tidak lebih dari dua minggu, konflik di parlemen yang pada puncaknya melahirkan
DPR tandingan tersebut akan berakhir dan kembali kepada persatuan
Indonesia[96].
Perspektif terhadap ISIS dan Bentrokan TNI-POLRI di Batam
Pada bulan-bulan pertama menjabat sebagai Ketua
MPR RI, Zulkifli Hasan dihadapkan pada permasalahan yang berpotensi memecah belah bangsa, yaitu terorisme. Berkembangnya gerakan
Islamic States of Iraq and Syria(ISIS) ia yakini berbahaya bagi kesatuan bangsa.
ISIS,
menurutnya, sangat tidak merepresentasikan ajaran Islam, namun gerakan
tersebut membawa nama Islam. Maka, gerakan tersebut berpotensi merusak
persatuan di tengah masyarakat plural seperti Indonesia yang terdiri
dari berbagai macam kepercayaan dan agama
[97]. Indonesia, dengan 4 Konsensus Dasar Bernegara, yaitu
Pancasila,
UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan
NKRI,
harus mampu melawan arus perpecahan dan menjaga nasionalisme dalam
pribadi masing-masing untuk membentuk ikatan yang kuat bersama-sama
[97].
Selain menanggapi terorisme, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pandangannya terkait bentrok antara
TNI dan
POLRI belatar belakang isu kesejahteraan anggota
[98] yang terjadi di
Batam
pada hari Rabu, 19 November 2014. Dirinya berharap konflik tersebut
dapat segera diselesaikan, karena masalah tersebut dapat menjadi ancaman
bagi persatuan bangsa dan negara, serta dapat mengganggu stabilitas
politik nasional. Ia menuturkan bahwa jika permasalahan tersebut tidak
diselesaikan segera, masyarakat akan menirunya
[99].
Ia berharap lembaga pemerintahan dapat menjadi contoh bagi masyarakat
dalam menegakkan nilai-nilai kebangsaan, salah satunya persatuan dan
kesatuan. Untuk itu, ia sempat mengutarakan himbauan untuk anggota
pemerintah dapat meninggalkan ego pribadi dan berfokus pada kesamaan
tujuan mewujudkan visi dan misi untuk Indonesia yang lebih baik sejalan
dengan apa yang ia sampaikan dalam sebuah acara peringatan
Hari Pahlawan mengenai pentingnya meneladani sifat nasionalis para pahlawan
[100][101].
Kunjungan Zulkifli Hasan ke perbatasan Lintas Batas Malaysia
Pada tanggal 27 November 2014, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke daerah perbatasan untuk menampung aspirasi
[102]. Zulkifli Hasan beserta wakil-wakilnya mengunjungi daerah Pos Perbatasan Lintas Batas (PPLB) Indonesia-Malaysia di
Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat[103]. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan
MPR RI Tugiyana menuturkan bahwa delegasi pimpinan
MPR RI dipimpin Zulkifli Hasan selaku ketua dan didampingi empat wakilnya, yakni
Mahyudin,
E.E. Mangindaan,
Hidayat Nur Wahid, dan
Oesman Sapta Odang[104]. Selain Pimpinan
MPR, hadir pula anggota Komisi II
DPR RI dan sejumlah perwakilan kementerian
[105].
Kedatangan rombongan tersebut disambut oleh
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Bupati
Sanggau Paolus Hadi
[102]. Setelah disambut upacara adat, rombongan
MPR melanjutkan perjalanan ke pos penjagaan
perbatasan Indonesia-Malaysia (SM Inland Port), Kayan Land District, Jalan Seriam-Tebedu, dan
Sarawak, Malaysia. Selanjutnya kembali ke kantor UP3LB untuk berdialog dengan masyarakat perbatasan
[102].
Zulkifli Hasan mengharapkan kunjungan ini menjadi dasar untuk nantinya
dapat menghasilkan perubahan signifikan di kawasan perbatasan
[106].
Membela Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam isu pergantian Gubernur DKI Jakarta
Pasca terpilihnya
Joko Widodo sebagai presiden
Republik Indonesia periode 2014-2019,
Provinsi DKI Jakarta harus mengangkat gubernur baru yang menggantikannya
[107]. Berbagai polemik muncul terkait siapa yang akan menggantikan
Joko Widodo, meskipun secara konstitusional
Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan sebutan Ahok, selaku wakil gubernur sudah selayaknya naik menjadi gubernur
[108]. Pro kontra dipilihnya Ahok menjadi gubernur pengganti
Joko Widodo
tidak hanya berkembang di dalam tubuh pemerintahan, tetapi juga di
tengah masyarakat, di mana muncul protes dari sekelompok orang yang
tergabung dalam organisasi masyarakat
Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan landasan latar belakang agama yang dalam kesimpulannya Ahok dianggap tidak layak menjabat gubernur
[109].
Dalam sebuah wawancara refleksi akhir tahun, Zulkifli Hasan angkat bicara tentang polemik Ahok menjadi
Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan dirinya tidak menyetujui segala bentuk protes dan kritik yang berlatarbelakang isu
SARA[110]. Di dalam dialognya dengan wartawan tersebut, ia kembali membawa salah satu falsafah kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, tidak ada toleransi untuk ancaman bagi persatuan bangsa dan
menjaga persatuan itu sendiri membutuhkan dukungan dari segenap elemen
bangsa
[111].
“Saya memprotes keras kalau ada yang protes Ahok soal dia Tionghoa
atau agamanya. Kalau mau kritik silakan, tapi jangan soal SARA. Kita
ini kan Bhinneka Tunggal Ika." --Pernyataan Zulkifli Hasan
Kehidupan pribadi
Zulkifli Hasan menikah dengan Suraya S.Psi dan memiliki empat orang
anak, yaitu Futri Zulya Savitri, Zita Anjani, M Farras Nugraha, dan M
Rafi Haikal
[7]. Pada tahun 2011, Zulkifli Hasan bersama istrinya Soraya mendapat gelar adat
ADOK
dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), Zulkifli Hasan mendapatkan
gelar Pangeran Cagar Buana dan istrinya mendapatkan gelar Ratu Ayu
Kesuma karena berkat jasa-jasanya mengharumkan tanah kelahirannya
[112].
Pada bulan Juli tahun 2011, anak pertama dari Zulkifli Hasan, Futri
Zulya Savitri menyelesaikan program beasiswa unggulan dan meraih gelar
Master of Business dari
Australian National University[113]. Ia kemudian menikah dengan
Ahmad Mumtaz Rais yang merupakan putera ketiga
Amien Rais, mantan Ketua Umum
PAN[114]. Mengikuti naluri
entrepreneur sang ayah, lulusan Sarjana Manajemen dari
Institut Teknologi Bandung ini kini menekuni bisnis waralaba kuliner di beberapa pusat perbelanjaan di
Jakarta[113]. Futri juga aktif dalam PT. Batin Eka Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan dapur (
kitchenware)
[113].
Selain berwirausaha, perempuan kelahiran tahun 1988 ini juga aktif di
organisasi sosial, di mana ia menjadi penggagas Yayasan Enviloka “Fesyen
Ramah Lingkungan” yang berbasis edukasi dan amal
[113].
Zita Anjani, anak kedua Zulkifli Hasan, merupakan lulusan dari
Universitas Pelita Harapan[115][116]. Pada tahun 2012 lalu, Zita Anjani menikah dengan Radyto Egi Pratama
[117]. Anak ketiga Zulkifli Hasan bernama M. Farras Nugraha, akrab disapa Farras. Ia telah menyelesaikan studi
Computational Chemistry dari University College London (UCL) dan memperoleh gelar
Bachelor of Science[118].
Anak terakhir Zulkifli Hasan, yang bernama M. Rafi Haikal, saat ini
berada pada jenjang menengah atas dan menempuh pendidikannya di SMA
Jakarta International School (JIS).
Zulkifli dan Suraya telah memiliki dua orang cucu. Cucunya yang pertama berusia dua tahun dan yang kedua berusia satu tahun
[119]. Ia menceritakan sedikit tentang cucunya dalam
opening ceremony
Indonesia International Book Fair (IBF) 2014, di mana ia menyebutkan
bahwa buku-buku koleksi cucunya sudah sama banyaknya dengan yang ia
miliki
[120].
Cucu pertama Zulkifli Hasan diberi nama Illiyyuna Kamila Rais yang
berarti “buku di surga yang mencatat segala amalan baik manusia di
dunia”
[121][121].
Zulkifli Hasan di mata anak
Di tengah kesibukannya, Zulkifli Hasan senantiasa memberikan
perhatian kepada keluarganya. Menurut penuturannya, keharmonisan
keluarga adalah prioritas utama
[118].
Farras Nugraha, anak ketiga Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa salah
satu kebiasaan baik ayahnya di rumah adalah mengabsen kelengkapan
anggota keluarganya dan kemanapun ayahnya pergi bertugas, ia lebih
mengutamakan untuk pulang ke rumah dibanding menginap di sebuah hotel
[118].
Futri, anak pertama Zulkifli Hasan, melihat sosok Zulkifli Hasan
sebagai orang yang tidak banyak bicara melainkan langsung memberikan
suri tauladan
[122].
Pernikahan Futri Zulya Savitri dan Ahmad Mumtaz Rais
Ahmad Mumtaz Rais, putra ketiga
Amien Rais melangsungkan pernikahan dengan putri Zulkifli Hasan, Futri Zulya Safitri di rumah dinas Zulkifli Hasan saat menjabat menjadi
Menteri di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta hari Sabtu, 8 Oktober 2011
[123]. Pernikahan ini dihadiri oleh
Soesilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden RI
[124]. Tak hanya hadir, SBY bahkan didapuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut
[125]. Proses akad nikah disaksikan pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian
Hatta Rajasa[126]. Mas kawin yang diberikan
Ahmad Mumtaz Rais
untuk Futri Zulya Safitri adalah dua sajadah kembar, mas kawin 13
keping koin emas yang di tengah koin tersebut terdapat huruf FM, dan
cincin yang diukir dengan corak khas
[127].
Resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Oktober 2011, di
Hall D Jakarta Expo International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat
[128]. Konsep acara resepsi memakai perpaduan dari dua adat, yaitu
Lampung dan
Jawa[129].
Olahraga
Bela Diri
Kyokushin
Tahun 2008, Zul mulai menekuni
olahraga bela diri Kyokushin asal
Jepang[130][131]. Kyokushin sendiri berkembang di
Indonesia sebagai salah satu aliran
karate yang mengandalkan
full body contact[131][132]. Zul tidak canggung untuk mendalami seni
bela diri
ini, bahkan pada tahun 2010, ia dipercaya menjadi Dewan Pembina
Kyokushinkan International Indonesia, di mana ia menerima sabuk hitam
kehormatan dari Kancho Hatsuo Royama, pimpinan tertinggi Kyokushinkan
International Honbu dari
Jepang[133]. Kecintaannya terhadap
olahraga ini ia kemukakan dalam suatu wawancara dengan
Kompas: “Saya memang sangat mencintai
bela diri Kyokushin ini, karena
bela diri ini merupakan
bela diri yang jujur dengan gerakan-gerakannya, dan tetap mengajarkan displin diri yang tinggi”
[130].
Tarung Derajat
Kecintaannya dengan olahraga, khususnya seni
bela diri, tidak berhenti sampai di situ. Zul mulai mencoba seni
bela diri lain yang tidak berbeda jauh dari Kyokushin, yaitu
Tarung Derajat. Berbeda dengan Kyokushin yang merupakan asli dari
Jepang,
Tarung Derajat adalah
bela diri asli
Indonesia yang berasal dari
Jawa Barat[134].
Tarung Derajat memanfaatkan kemampuan daya gerak
otot,
otak,
dan nurani secara realistis dan rasional, terutama pada sistem
ketahanan dan pertahanan diri yang agresif dan dinamis pada
bentuk-bentuk gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan, kuncian,
hindaran, dan gerakan anggota tubuh penting lainnya
[135].
Tahun 2010, ketika Zul sedang menjabat
Menteri Kehutanan, ia dijadikan kandidat kuat untuk menduduki kursi Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga
Tarung Derajat (Kodrat) periode 2010-2014. Namanya tidak serta merta hadir sebagai kandidat.
G. H. Achmad Dradjat yang merupakan pendiri seni beladiri
Tarung Derajat
juga mengemukakan bahwa penyaringan dan penjaringan calon ketua umum
telah dilakukan sejak lama dan Zul dinilai sebagai orang yang saat itu
paling kredibel memimpin PB Kodrat
[136]. Dalam sebuah wawancara dengan
pikiranrakyat.com,
Achmad Dradjat mengutarakan harapannya terhadap
Tarung Derajat
di bawah kepemimpinan Zul: “Yang Terpenting ketua umum mendatang harus
mencintai olahraga ini. Dari hasil penilaian, sosok dia yang paling
tepat saat ini dan menjadi satu-satunya kandidat ketua umum. Kami
berharap di bawah kepemimpinannya
Tarung Derajat bisa semakin maju”
[136].
Perkembangan Tarung Derajat di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan
Semenjak terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga
Tarung Derajat (Kodrat) periode 2010- 2014, Zul terus mengembangkan
seni olahraga lokal ini ke tingkat global. Pada era kepemimpinannya,
usaha untuk mengembangkan
Tarung Derajat ke jenjang Internasional telah membuahkan hasil. Hal ini terbukti dengan diperkenalkannya
Tarung Derajat sebagai salah satu cabang olahraga dalam ekshibisi
Sea Games XXVI tahun 2011
[137]. Keberadaan
bela diri Tarung Derajat pada gelaran
Sea Games juga telah didukung oleh 8 negara dan dinilai telah berkembang pesat semenjak kepengurusan berganti
[138].
Menjelang gelaran
Sea Games XXVII di
Myanmar tahun 2013, cabang olahraga
bela diri Tarung Derajat siap dipertandingkan sebagai cabang
olahraga yang tetap. Namun secara mengejutkan,
Tarung Derajat batal dipertandingkan pada
Sea Games XXVII tahun 2013 di
Myanmar[139][140]. Hal ini tentunya menyimpan kekecewaan tersendiri oleh Bang Zul sebagai Ketua Umum PB Kodrat. Pasalnya, cabang
olahraga yang akan dipertandingan harus mendapatkan dukungan minimal empat negara, namun kedua negara peserta dari negara
Malaysia dan
Thailand mengundurkan diri secara tiba- tiba
[141]. Akan tetapi, kekecewaan itu dapat terbayarkan dengan diselenggarakannya Kejurnas ke-XVI di Kota
Bandung tahun 2013.
Zul sendiri enggan menanggapi kegagalan
Tarung Derajat dipentaskan pada
SEA Games XXVII di
Myanmar tahun 2013, namun ia optimis
Tarung Derajat akan dapat dipertandingkan pada gelaran
olahraga SEA Games selanjutnya
[142].
Zul pun menuturkan bahwa Kejurnas ke XVI ini bertujuan untuk
meningkatkan prestasi para atletnya karena pada Desember 2014 akan
digelar Kejuaraan
Tarung Derajat antara negara se-
Asia Tenggara[143]. Pada gelaran tersebut, komitmen cabang olahraga
Tarung Derajat dalam menjaga eksistensinya dipertaruhkan
[144][145].
Sumber :
http://id.zapmetasearch.com/
